Sejarah Selandia Baru

SEJARAH SELANDIA BARU

Selandia Baru adalah salah satu daratan utama terakhir yang dimukimi manusia.Penanggalan radiokarbon, bukti dari penggundulan hutan[23] dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Māori[24] menduga Selandia Baru pertama didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai 1300,[16][25] menyimpulkan sederetan perjalanan panjang melalui kepulauan Pasifik selatan.[26] Selama berabad-abad kemudian para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Māori. Populasi terbagi dua menjadi iwi (suku) dan hapū (sub-suku) yang akan bekerjasama, bersaing, dan kadang-kadang saling berperang. Pada beberapa periode, sekelompok Māori bermigrasi ke Kepulauan Chatham (yang mereka sebut Rēkohu), di mana mereka mengembangkan budaya Moriori yang berbeda.[27][28] Populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 sampai 1862, terutama disebabkan oleh penyerangan dan perbudakan oleh Māori, meskipun penyakit-penyakit yang dibawaserta orang Eropa juga ikut berperan. Pada tahun 1862 hanya 101 jiwa yang selamat dan yang terakhir dikenal berdarah Moriori sepenuhnya meninggal pada tahun 1933. [29] Orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman dan para awak kapalnya pada tahun 1642.[30] Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, empat awak kapal terbunuh dan paling sedikit seorang Māori terpukul oleh canister shot.[31] Orang Eropa tidak mengunjungi lagi Selandia Baru sampai tahun 1769 ketika penjelajah Britania, James Cook, memetakan hampir semua pesisirnya.[30] Setelah Cook, Selandia Baru dikunjungi oleh beberapa kapal pemburu paus, pemburu anjing laut, dan kapal dagang Eropa dan Amerika Utara. Mereka menjual makanan, peralatan logam, persenjataan, dan barang-barang lain untuk memperoleh damar, artefak, air, dan jasa seks.[32] Kentang dan senapan lontak yang diperkenalkan telah mengubah pertanian dan peperangan Māori. Kentang menyediakan surplus makanan yang andal, yang memungkinkan kampanye militer lebih panjang dan berkelanjutan.[33] Perang senapan antar-suku telah mencapai 600 pertempuran antara tahun 1801 sampai 1840, dan telah menewaskan 30.000–40.000 Māori.[34] Sejak awal abad ke-19, misionaris Kristen mulai menetap di Selandia Baru, dan berjaya mengubah keyakinan sebagian besar populasi Māori.[35] Populasi Māori berkurang hingga menjadi 40 persen dari keadaan sebelum pertemuan dengan orang Eropa pada abad ke-19; penyakit-penyakit yang dibawaserta oleh orang Eropa telah menjadi faktor utama.[36] Lembaran Waitangi dari Perjanjian Waitangi.

Pemerintah Britania mengangkat James Busby sebagai Residen Britania untuk Selandia Baru pada tahun 1832[37] dan pada tahun 1835, setelah pengumuman rencana pemukiman orang Perancis oleh Charles de Thierry, Persekutuan Suku-Suku di Selandia Baru secara samar-samar mengirimkan Deklarasi Kemerdekaan Selandia Baru kepada Raja William IV dari United Kingdom untuk meminta perlindungan.[37] Kerusuhan yang tengah terjadi dan kedudukan hukum Deklarasi Kemerdekaan yang diragukan telah mendorong Kementerian Kolonial mengirimkan Kapten William Hobson untuk mendaku kedaulatan bagi Mahkota Britania dan merundingkan sebuah perjanjian dengan Māori.[38] Perjanjian Waitangi kali pertama ditandatangani di Bay of Islands pada tanggal 6 Februari 1840.[39] Sebagai respons terhadap upaya Perusahaan Selandia Baru yang berjalan komersial untuk mendirikan permukiman mandiri di Wellington[40] dan para pemukim Perancis yang "membeli" tanah di Akaroa,[41] Hobson mendeklarasikan kedaulatan Britania ke atas semua wilayah Selandia Baru pada tanggal 21 Mei 1840, meskipun salinan-salinan Perjanjian masih beredar.[42] Dengan ditandatanganinya Perjanjian dan deklatasi kedaulatan, banyaknya imigran, khususnya dari United Kingdom, mulai bertambah. [43] Selandia Baru, mulanya bagian dari koloni New South Wales, menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841.[44] Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan Parlemen Pertama pada tahun 1854.[45] Pada tahun 1856 koloni ini secara efektif memerintah-sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. (Kendali atas kebijakan asli diberikan pada pertengahan dasawarsa 1860-an.)[45] Setelah memperhatikan bahwa Pulau Selatan boleh jadi membentuk koloni terpisah, perdana menteri Alfred Domett mengeluarkan resolusi untuk memindahkan ibu kota dari Auckland ke sebuah lokalitas di dekat Selat Cook.[46] Wellington dipilih atas pertimbangan pelabuhannya dan lokasinya yang berada di tengah, dengan parlemen yang secara resmi berkedudukan di sana untuk kali pertama pada tahun 1865. Karena jumlah imigran bertambah, konflik atas lahan telah memicu Perang Selandia Baru pada dasawarsa 1860-an dan 1870-an, yang berujung pada bergantinya sebagian besar kepemilikan tanah Māori.[47] Pada tahun 1893 negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan semua hak perempuan untuk memilih[48] dan pada tahun 1894 merintis adopsi sengketa wajib antara buruh dan uni. [49] Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru.[45] Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II[50] dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar.[51] Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh dan ekonomi proteksionis.[52] Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II[53] dan Māori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan.[54] Sebuah gerakan protes Māori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Māori dan Perjanjian Waitangi.[55] Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985.[39] Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Māori atas tepi pantai dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an. Politik Selandia Baru adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer,[56] meskipun konstitusinya tidaklah tertulis.[57] Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diberi gelar Ratu Selandia Baru.[58] Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal,[59] yang ditunjuk oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri.[60] Gubernur Jenderal dapat menjalankan hak prerogatif mahkota (seperti meninjau kasus-kasus ketidakadilan dan mengangkat Dewan Menteri (kabinet), duta besar, dan pejabat publik penting lainnya)[61] dan dalam situasi yang langka, kekuasaan cadangan (kekuasaan untuk memberhentikan Perdana Menteri, membubarkan Parlemen, atau menolak Persetujuan Kerajaan atas sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang).[62] Kekuasaan Ratu dan Gubernur Jenderal dibatasi oleh kekakuan konstitusional dan mereka biasanya tidak dapat dijalankan tanpa nasihat dari Kabinet.[62][63] Elizabeth II Elizabeth II Sir Jerry Mateparae Sir Jerry Mateparae Ratu dan perwakilannya, Gubernur Jenderal

Parlemen Selandia Baru memegang kekuasaan legislatif dan terdiri dari Yang Berdaulat (diwakili oleh Gubernur Jenderal) dan Dewan Perwakilan Rakyat.[63] Parlemen juga pernah meliputi sebuah majelis tinggi, Dewan Legislatif, hingga dewan ini dihapuskan pada tahun 1950.[63] Kedudukan tertinggi Parlemen berada pada Yang Berdaulat dan berada di Inggris menurut Bill of Rights 1689 dan telah diratifikasi sebagai undang-undang di Selandia Baru.[63] Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis dan Pemerintah dibentuk dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di dewan.[63] Jika tidak ada mayoritas yang terbentuk, maka sebuah pemerintahan minoritas dapat dibentuk jika dukungan dari partai-partai lain pada saat pemungutan suara kepercayaan dan kesediaan terjamin. Gubernur Jenderal menunjuk menteri-menteri di bawah saran dari Perdana Menteri, yang berdasarkan konvensi merupakan pemimpin parlemen koalisi atau partai yang memerintah.[64] Kabinet, yang terdiri dari para menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri, adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di dalam pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan-tindakan pemerintah yang signifikan.[65] Berdasarkan konvensi, para anggota kabinet terikat oleh tanggung jawab kolektif atas semua keputusan yang dibuat oleh kabinet. [66] Para hakim dan pejabat peradilan diangkat secara non-politis dan di bawah aturan yang ketat menyangkut masa jabatan untuk membantu memelihara independensi-konstitusionalnya dari pemerintah.[57] Secara teoretis, keadaan ini memungkinkan peradilan menafsirkan undang-undang hanya berdasarkan legislasi yang diberlakukan Parlemen tanpa pengaruh-pengaruh lain pada saat membuat keputusan.[67] Dewan Penasihat di London merupakan pengadilan banding puncak negara ini sampai tahun 2004, ketika ia digantikan oleh Mahkamah Agung Selandia Baru. Peradilan, dikepalai oleh Hakim Agung,[68] meliputi Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan-pengadilan bawahannya.[57] Gedung "Sarang Lebah" milik Pemerintah Selandia Baru dan Gedung Parlemen (kanan), di Wellington Hampir semua pemilihan umum parlemen antara tahun 1853 sampai tahun 1996 diselenggarakan di bawah sistem pemungutan suara first past the post (pemegang suara terbanyak adalah yang menjadi pemenang).[69] Pemilihan umum sejak tahun 1930 telah didominasi oleh dua partai politik, Partai Nasional dan Partai Buruh.[69] Sejak tahun 1996, sebuah bentuk representasi proporsional yang disebut representasi proporsional campuran (MMP) telah digunakan.[57] Di bawah sistem MMP setiap orang memiliki dua suara; satu untuk 70 kursi daerah pemilihan (termasuk 7 yang dicadangkan untuk Māori),[70] dan satu lagi untuk partai. Lima puluh kursi sisanya ditetapkan sehingga perwakilan di parlemen mencerminkan suara partai, meskipun sebuah partai harus memenangi satu kursi daerah pemilihan atau 5 persen dari keseluruhan suara partai sebelum partai itu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi ini.[71] Antara bulan Maret 2005 dan bulan Agustus 2006 Selandia Baru menjadi satu-satunya negara di dunia di mana semua jabatan tertingginya (Kepala Negara, Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, Ketua DPR dan Ketua Mahkamah Agung) semuanya dipegang oleh perempuan.[72] Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan diperintah dengan sangat baik di dunia.[73] Pada tahun 2011, negara ini menempati peringkat ke-5 dalam hal kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya[74] dan peringkat pertama dalam hal transparansi pemerintahan dan paling tidak korup.[75] Selandia Baru memiliki angka partisipasi warga negara yang tinggi, dengan 79% pemilik suara ikut serta dalam pemilihan umum terkini, dibanding rata-rata OECD sebesar 72%. Lebih jauh lagi, 67% warga Selandia Baru berkata bahwa mereka percaya akan lembaga-lembaga politiknya, jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 56%.[76] Militer dan hubungan internasional !Artikel utama untuk bagian ini adalah: Hubungan internasional Selandia Baru dan Militer Selandia Baru Selandia Baru pada masa kolonial awal membolehkan Pemerintah Britania untuk menentukan perdagangan internasional dan bertanggung jawab untuk kebijakan luar negeri.[77] Konferensi Imperial tahun 1923 dan 1926 memutuskan bahwa Selandia Baru harus diizinkan untuk merundingkan perjanjian politiknya, di mana perjanjian perdagangan dengan Jepang pada tahun 1928 menjadi kesuksesan pertamanya. Meskipun independensi ini, Selandia Baru dengan ikhlas mengikuti Britania dalam deklarasi perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939, yang diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Michael Savage, "Ke mana ia (Britania) pergi, kami mengikutinya; di mana ia (Britania) berdiri, di sanapun kami berdiri."[78] Batalion Māori haka di Mesir, 1941. Pada tahun 1951 United Kingdom semakin berfokus pada kepentingan-kepentingannya di Eropa,[79] sementara itu Selandia Baru bergabung dengan Australia dan Amerika Serikat dalam perjanjian keamanan ANZUS.[80] Pengaruh Amerika Serikat terhadap Selandia Baru melemah setelah serangkaian protes mengenai Perang Vietnam,[81] penolakan Amerika Serikat untuk menegur Perancis setelah tenggelamnya kapal Rainbow Warrior,[82] ketidaksetujuan akan isu-isu lingkungan dan pertanian, dan kebijakan zona bebas nuklir Selandia Baru.[83][84] Meskipun Amerika Serikat menangguhkan kewajibannya terhadap ANZUS, perjanjian ini masih berpengaruh bagi Selandia Baru dan Australia, yang kebijakan luar negerinya mengikuti tren sejarah yang serupa.[85] Hubungan politis yang dekat masih dipelihara kedua-dua negara ini, dengan sebuah perjanjian perdagangan bebas (Closer Economic Relations) dan peraturan kunjungan yang membolehkan warga kedua-dua negara ini berkunjung, menetap, dan bekerja di Australia maupun Selandia Baru tanpa batasan.[86] Kini lebih dari 500.000 warga Selandia Baru menetap di Australia, dan sebaliknya 65.000 warga Australia menetap di Selandia Baru.[86] Selandia Baru memiliki keujudan yang kuat di antara negara-negara di Kepulauan Pasifik. Sebuah proporsi bantuan yang besar dari Selandia Baru mengalir ke negara-negara ini dan banyak orang Pasifik yang bermigrasi ke Selandia Baru untuk mendapatkan pekerjaan.[87] Migrasi permanen diatur dalam Skema Kuota Samoa tahun 1970 dab Kategori Akses Pasifik tahun 2002, yang membolehkan sampai 1.100 jiwa berkebangsaan Samoa dan sampai 750 jiwa warga Kepulauan Pasifik lainnya yang boleh menjadi warga permanen Selandia Baru tiap tahunnya. Sebuah skema pekerja musiman untuk migrasi sementara telah diperkenalkan pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 kira-kira 8.000 warga Kepulauan Pasifik bekerja di bawah peraturan ini.[88] Selandia Baru terlibat dalam Forum Kepulauan Pasifik, APEC, dan Forum Regional ASEAN (termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur).[86] Selandia Baru adalah juga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa,[89] Negara-Negara Persemakmuran,[90] OECD[91], dan Five Powers Defence Arrangements.[92] Infanteri dari Batalion 2, Resimen Auckland, dalam Pertempuran Somme, September 1916. Tentara Pertahanan Selandia Baru memiliki tiga cabang: Angkatan Laut Selandia Baru, Angkatan Darat Selandia Baru, dan Angkatan Udara Selandia Baru.[93] Keperluan pertahanan nasional Selandia Baru adalah sederhana, karena kecilnya kemungkinan untuk diserang secara langsung,[94] meskipun Selandia Baru memiliki keujudan global. Negara ini ikut berjuang dalam dua perang dunia, dengan kampanye yang terkenal di Gallipoli, Kreta,[95] El Alamein[96], dan Cassino.[97] Kampanye Gallipoli memainkan babak yang penting dalam memelihara identitas nasional Selandia Baru[98][99] dan memperkuat tradisi ANZAC bersama-sama Australia.[100] Menurut Mary Edmond-Paul, "Perang Dunia I telah meninggalkan bekas luka pada masyarakat Selandia Baru, dengan hampir 18.500 jiwa yang tewas sebagai akibat perang, lebih dari 41.000 terluka, dan yang lainnya mengalami guncangan emosi, di luar pasukan tempur yang ditempatkan di seberang lautan sebanyak 103.000, sementara keseluruhan populasi hanya sejuta jiwa atau sedikit lebih banyak dari itu."[101] Selandia Baru juga memainkan peran kunci dalam Pertempuran Sungai Plate[102] dan kampanye udara dalam Pertempuran Britania.[103][104] Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki lebih dari 400.000 personel militer yang ditempatkan di Selandia Baru.[105] Selain Perang Vietnam dan dua perang dunia, Selandia Baru juga bertempur dalam Perang Korea, Perang Boer Kedua,[106] Kedaruratan Malaya,[107] Perang Teluk dan Perang Afganistan. Selandia Baru juga berperan dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian regional dan global, seperti di Siprus, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Sinai, Angola, Kamboja, perbatasan Iran–Irak, Bougainville, Timor Timur, dan Kepulauan Solomon.[108] Selandia Baru juga mengirimkan satu unit insinyur angkatan darat untuk membantu membangun kembali infrastruktur Irak selama setahun pada Perang Irak. Selandia Baru menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Komitmen untuk Pembangunan tahun 2011 dari Pusat untuk Pembangunan Global, yang memeringkat negara-negara paling maju di dunia dalam dedikasinya untuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara-negara miskin.[109] Selandia baru dipandang sebagai negara paling damai kedua di dunia menurut Indeks Kedamaian Global pada tahun 2012.[110] Pemerintahan daerah dan teritorial eksternal !Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemerintah daerah di Selandia Baru dan Alam Selandia Baru Alam Selandia Baru. Pendatang dini dari Eropa membagi-bagi Selandia Baru ke dalam beberapa provinsi, yang menikmati taraf otonomi tinggi.[111] Karena adanya tekanan keuangan dan keinginan untuk mengkonsolidasi rel kereta api, pendidikan, penjualan tanah, dan kebijakan-kebijakan lainnya, pemerintah kemudian mensentralisasi provinsi-provinsi ini dengan menghapuskannya pada tahun 1876.[112] Hasilnya, Selandia Baru kini tidak memiliki entitas subnasional yang terpisah-pisah. Keberadaan provinsi-provinsi ini masih membekas dan dikenang dalam hari ulang tahun provinsi[113] dan persaingan keolahragaan.[114] Sejak tahun 1876, berbagai dewan telah memerintah daerah-daerah lokal di bawah legislasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat.[111][115] Pada tahun 1989, pemerintah menata ulang pemerintahan daerah ke dalam struktur dua-jenjang, yakni dewan regional dan otoritas teritorial.[116] 249 munisipalitas[116] yang wujud pada tahun 1975 kini telah dikonsolidasi menjadi 67 otoritas teritorial dan 11 dewan regional.[117] Peran dewan regional adalah untuk mengatur "lingkungan alami dengan penekanan khusus berdasarkan pengelolaan sumber daya alam",[116] sementara otoritas teritorial bertanggung jawab untuk mengurus persampahan dan limbah, air, jalan lokal, perizinan bangunan, dan urusan-urusan lokal lainnya.[118] Lima dari dewan teritorial yang ada adalah berupa otoritas kesatuan dan juga bertindak sebagai dewan regional.[119] Otoritas teritorial terdiri dari 13 dewan kota, 53 dewan distrik, dan Dewan Kepulauan Chatham. Meskipun secara resmi Dewan Kepulauan Chatham bukan merupakan otoritas kesatuan, dewan ini memikul banyak fungsi yang biasa dimiliki sebuah dewan distrik.[120] Alam Selandia Baru adalah salah satu dari 16 alam di dalam persemakmuran[121][122] dan terdiri dari Selandia Baru, Tokelau, Dependensi Ross, Kepulauan Cook, dan Niue.[122] Kepulauan Cook dan Niue adalah negara-negara yang berpemerintahan-mandiri di dalam asosiasi bebas bersama Selandia Baru.[123][124] Parlemen Selandia Baru tidak dapat mengesahkan legislasi untuk negara-negara ini, tetapi dengan persetujuan negara tersebut Selandia Baru dapat bertindak untuk urusan luar negeri dan pertahanan. Tokelau adalah teritorial yang tidak berpemerintahan-mandiri yang menggunakan bendera dan lagu kebangsaan Selandia Baru, tetapi dikelola oleh suatu dewan yang terdiri dari tiga orang tetua (masing-masing satu dari tiap-tiap atol Tokelau).[125][126] Dependensi Ross adalah pendakuan teritorial Selandia Baru di Antarktika, di mana dependensi ini mengoperasikan fasilitas penelitian Basis Scott.[127] Undang-undang kewarganegaraan Selandia Baru memperlakukan semua bagian alam Selandia Baru dengan setara, sehingga sebagian besar orang yang dilahirkan di Selandia Baru, Kepulauan Cook, Niue, Tokelau, dan Dependensi Ross sebelum tahun 2006 merupakan warga negara Selandia Baru. Persyaratan tambahan berlaku untuk mereka yang lahir pada tahun 2006 atau lebih terkemudian ----- - Potensi Selandia Baru sebagai Negara Adikuasa Selandia Baru merupakan negara yang cukup memiliki peranan dalam politik internasional. Komitmen negara tersebut untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia dan rezim keamanan internasional membuatnya memiliki semangat dan reputasi tersendiri. Kalangan internasional saat ini banyak yang memandang Selandia Baru sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan juga merupakan negara yang sangat tanggap mengenai konflik-konflik internasional. Kemampuan Selandia Baru untuk bangkit dari stagnasi perekonomiannya di tahun 1980-an membuktikan bahwa negara ini memiliki kekuatan yang besar. Pencapaian yang didapatkan Selandia Baru tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakatnya pada saat itu untuk mendongkrak potensi ekonomi mereka. Selandia Baru juga telah lama aktif dalam peristiwa-peristiwa internasional. Dalam usaha-usaha masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian, Selandia Baru dikenal sebagai salah satu pendiri Organsasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peranan dan dukungannya dalam organisasi tersebut merupakan kebijakan luar negeri inisiatif Selandia Baru. Selain dalam PBB, Selandia Baru juga terlihat berpartisipasi dalam sejumlah perjanjian internasional yang bertema keamanan, penanggulangan kejahatan, dan hak asasi manusia. Nilai positif Selandia Baru tidak hanya datang karena partisipasi aktifnya dalam kegiatan internasional. Apabila ditelusuri, hal yang sangat berperan dalam nilai tersebut adalah sikap kebijakan luar negeri yang tidak agresif, seperti kebijakan dekolonialisasi di kawasan Pasifik Selatan, mendukung pelucutan nuklir, berbagai protes dalam kebijakan perang Amerika Serikat di Afghanistan-Irak, serta peran pasukan-pasukannya sebagai pembangun infrasruktur di daerah konflik. -Kekuatan Selandia Baru Kekuasaan negara adalah sebuah hak dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu. Seperti halnya tubuh manusia, yang terkadang sehat atau sakit, sebuah negara dalam kehidupannya juga dapat mengalami sakit, sehat, kuat, lemah, dan bahkan mati karena disebabkan oleh beberapa permasalahan. Kekuasaan sebuah negara adalah mekanisme yang sangat rumit yang terdiri atas saling ketergantungan antar unsur. Mengukur kekuasaan (power) sebuah negara, adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengukur potensi sebuah negara, dapat dilihat dari kekuatan (force) yang dimilikinya. Umumnya kekuasaan atau power diukur berdasarkan sumber-daya negara. Negara yang memiliki sumber-daya yang besar, akan digolongkan sebagai: negara besar, negara kuat, atau negara adikuasa. Jadi, ukuran kekuasaan dilihat dari unsur-unsur kekuatan dan sumber-daya yang dimilikinya. Selain itu, terdapat juga konsep lain yaitu kapabilitas (capabilities) suatu negara., dalam perkembangannya, kapabilitas sebuah negara tidaklah selalu seiring dan tidak selalu proporsional dengan power yang dimilikinya. Kekuasaan, kekuatan, pengaruh, dan sumber-daya tidaklah selalu sama dan sebanding dengan kapabilitas. Berikut gambaran Selandia Baru apabila dilihat dari sembilan unsur kekuatan negara menurut Morgenthau: 1. Geografi (posisi strategis. 2. Sumber pendapatan alami (makanan dan bahan mentah):. 3. Kemampuan industri:. 4. Militer: 5. Populasi. 6. Karakter nasional: 7. Moral nasional: 8. Kualitas diplomasi: 9. Kualitas pemerintahan:

By : Cut Annisa S & Hafsah Rayi R